SUARAAKADEMISI.COM: Jakarta – Pemindahan Ibukota Negara kini masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Indonesia. Persoalan pemindahan masih menuai debat kusir di tengah para kalangan, salah satunya Prof. Musni Umar yang merupakan Sosiolog dan juga merupakan Rektor di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.
Musni Umar dalam cuitanya pada akun twiternya mengatakan pemindahan ibukota harus membutuhkan pengkajian yang matang. Tidak dengan rasa keinginan saja, sebab pemindahan ibu kota Negara akan banyak menghabiskan dan merugikan Negara.
Menurutnya, akan ada banyak kerugian Negara ketika ibu kota Negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, seperti gedung-gedung tinggi dan megah yang sudah dibangun dan ditempati oleh pemerintah kini, semua akan ditinggalkan, istana negara, hotel, MRT, LRT dan kemegahan lainnya. Semuanya akan menjadi pertanyaan bahwa siapakah yang akan mengunakan gedung-gedung dan pembangunan ini sedang semua berkeinginan untuk tinggal di Ibu Kota Negara?
Sosiolog dan juga Rektor Ibnu Chaldun ini membayangkan bahwa kelak Jakarta akan menjadi kota yang sangat sepi, dan di tengah kesepian itu, ada kerugian Negara yang sangat besar yang tidak kita sadari. Dengan itu, ia mengimbau kepada pemerintahan Jokowi di periode keduanya ini untuk melakukan pengkajian secara matang terkait pemindahan Ibu Kota Negara.
Selain itu, Prof. Musni umar pun saat diwawancarai di ruang kerjanya terkait cuitan twitternya mengatakan ia memberikan win-win solution buat pemerintah agar Ibukota Negara tetap di Jakarta dan Kalimantan sebagai Ibukota Pemerintahan.
Ia mencontohkan Negara Malaysia, dimana ibu kota negaranya tetap Kuala Lumpur dan Putrajaya sebagai pusat Pemerintahan Negara Malaysia. Menurut beliau, seperti inilah harus dijadikan materi untuk dikaji lebih dalam oleh pemerintah agar pemindahan Ibukota Negara tidak hanya karena dilihatnya banjir dan kemacetan.
Ia pun menegaskan bila upaya pemerintah melakukan pemindahan Ibukota Negara karena Jakarta sering banjir dan macet, maka pemerintah sebenarnya tidak sadar bahwa di Kalimantan juga banyak sungai yang suatu kelak bisa mengakibatkan banjir dan juga akan terjadi macet. Dengan itu, ia mengimbau agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih dalam.
Terakhir, Prof. Musni menyinggung soal statement Presiden yang mengatakan pemindahan Ibukota tidak mengunakan APBN adalah sesuatu yang sangat mustahil, pemindahan Ibukota sangatlah membutuhkan anggaran yang cukup besar. APBN juga akan merupakan bagian dari anggaran pembangunan pemindahan Ibukota Negara. (Alhams)
Author: Erni Bajau
